PARTAI MASYUMI DIBUBARKAN OLEH PRESIDEN SOEKARNO | DAN MENDAPAT JULUKAN SI KEPALA BATU

MASYUMI MENOLAK NASIONALIS AGAMA KOMUNIS (NASAKOM)

DAN BERAKHIR TRAGIS DENGAN DIBUBARKAN

OLEH PRESIDEN SOEKARNO

Sistem kepartaian Indonesia yang didukung oleh demokrasi liberal mendapat ruang geraknya setelah dicetuskannya maklumat pemerintang yang dinandatangani oleh wakil presiden Indonesia yang pertama Muhammad Hatta pada tanggal 3 november 1945. Maklumat ini berupa pembahasan mengenai pembentukan partai-partai di Indonesia. Melalui maklumat itulah lahirlah berbagai partai-partai politik yang mewakili berbagai idiologi politik yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Maklumat tersebut juga disambut baik oleh umat Islam Indonesia. Bagi umat Islam, maklumat tersebut adalah peluang umat Islam untuk mendirikan partai politik Islam. kemudian dibentuklah partai masyumi yang direncanakan sebagai partai islam satu-satunya di Indonesia berdasarkan hasil kongres 7-8 November 1945 di Yogyakarta.

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, didirikan pada tanggal 7 november bertepatan pada 1 dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan islam sejak zaman pergerakan. Para tokoh tersebut adalah: Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.

Partai politik seperti dari PSII, PII, dan Penjadar. Sedangkan organisasi sosial keagamaan berasal dari NU, Muhammadiyah, PERSIS(1948), al-Irsyad(1950), PUI (1952), PUSA(persatuan ulama Seluruh Aceh ), 1950, partai SERMI (Banjarmasin), partai USUMI (Samarinda), AL-Jamiyatul Washliyah (Medan), Nurul Islam (Tanjungg Pandan), dan Permi (Pontianak) masuk menjadi anggota Masyumi

Keterwakilan tokoh-tokoh berbagai organisasi islam dalam Masyumi mencerminkan sifat pluralisme sebagai partai tunggal islam yang menghimpun semua potensi kekuatan politik. Perbedaan pandangan ini di anggap sebagai rahmat Tuhan, karena perbedaan itu tidak bersifat fundamental, tetapi hanya berhubungan dengan masalah furu’iyah (perkara-perkarakecil). Tidaklah mengherankan apabila pada akhirnya tokoh-tokoh tersebut mengambil inisiatif dalam pembentukan Masyumi guna menyatukan golongan-golongan islam ke dalam satu partai politik yang kuat.

Kebijakan Politik Masyumi

Tujuan masyumi sebagaimana yang telah dibahas pada Kongres Umat Islam adalah “Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam”, dengan senantiasa “Melaksanakan cita-cita islam dalam urusan kenegaraan. Pencapaian tujuan itu kemudian diterjemahkan oleh Masyumi dengan merumuskan program kerja sebagaimana terbaca pada paparan berikut:

Prorogram kerja dalam negeri:

1. Memperkuat persiapan umat islam untuk berjihad fi sabilillah.

2. Memperkuat barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh islam

3. Menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat islam Indonesia. Sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan umat islam Indonesia seluruhnya.

4. Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dalam perjuangan menegakan kedautan Negara.

5. Memohonkan kepada pemerintah RI supaya mendesak kaum sekutu menyegerakan pelucutun senjata dan mengembalikannya.

b. Program Luar Negeri

Menyampaikan putusan ini (program dalam negeri) kepada dunia pada umumnya dan dunia Islam pada Khususnya.

Dari keputusan Muktamar pertama Masyumi di solo pada 1946, kembalinya imprealisme belanda menjajah indonesia telah memaksa umat islam berjuang dalam cara sabilillah dengan meninggikan kalimah Allah yang sedang direndah-rendahkan dalam pergaulan waktu (revolusi) ini. Dl bawah pimpinan Masyumi niat dan tekan masyarakat telah bulat untuk tetap memilih negara yang merdeka 100% dan oleh karenanya tidak akan menerima putusan dari siapapun juga yang tak dapat mencangkupi tujuan Masyumi. Usaha masyumi untuk mewujudkan tekad tersebut, dilalui dengan tiga cara yaitu:

1. Dengan peperangan kemerdekaan.

2. Masyumi ikut dalam proses penyusunan pemerintah, yang dimana anggota Masyumi terlibat dalam kabinet, parlemen, dan jabatan-jabatan administrasi pemerintahan.

3. Perjuanagn diplomasi di meja perundingan hingga dicapai pengakuan kedaulatan indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949.

c. Sepak Terjang dan Dinamika Masyumi

Pada masa awal perkembangannya, masyumi mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama, modernis dan tradisionalis, disamping juga mendapat dukungan dari para pemimpin non ulama Jawa-Madura.selain itu pemimpin-pemimpin ummat dari luar Jawa juga berdiri tegak dibelakang partai baru ini.

Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, yang terdiri atas anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (kolektif), seperti NU dan Muhammadiyah.[5]Dari sifatnyanya yang federatif tersebut, partai ini berhasil menarik organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok muslim untuk menyertainya. Sehingga pada pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan,Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku.

Akan tetapi di sisi lain, sering terjadinya perang dingin antar golongan disebabkan karena ashobiyah kelompok. Kegagalan mengarahkan dan menangani secara bijak perbedaan-perbedaan pendapat dan kecenderungan ideologi tersebut, telah menghadapkan masyumi pada problem-problem serius yang menghantarkan masyumi pada kerapuhan. Pada 1947 PSII mengundurkan diri dan kembali berdiri independen. Langkah PSII disusul oleh NU pada tahun 1952, dan tinggal Muhammadiyah pada tahun 1960 karena dibubarkan oleh Presiden.

Pengunduran diri anggota-anggota tersebut sangat berdampak buruk. Terutama pengunduran diri dari pihak NU. Hal ini dikarenakan NU mempunyai masa terbanyak di Masyumi terutama di tiga provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Gejolak di internal Masyumi terus berlanjut hingga muncul ketegangan politik antara masyumi dengan presiden Soekarno. Pada tahun1958, Sukarno memandang Masyumi bersimpati terhadap gerakkan PRRI (Pemerintah revolusional Republik Indonesia). Disisi Lain Masyumi memandang Sukarno sebagai penguasa yang cenderung diktator dan memberikan peluang kepada PKI. Akhirnya pada tahun 1960, Masyumi resmi dibubarkan oleh Sukarno.